Berita BRWA

Hak Ulayat dan Hak Adat di Indonesia

Senin, 20 Juni 2016 , admin

(BRWA)
Buku Pedoman Registrasi Wilayah Adat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan saat ini tengah di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam RUU ini, ‘Hak Ulayat’ dan ‘tanah Ulayat’ menjadi hal penting yang disoroti oleh para pegiat gerakan masyarakat adat.

Sebenarnya istilah ‘Hak Ulayat’ dan ‘Tanah Ulayat’ hanya ada di daerah Minangkabau, karena memang istilah ini berasal dari sistem penguasaan wilayah adat di Minangkabau. Namun istilah ‘ulayat’  kemudian menjadi lazim dipersamakan sebagai istilah untuk menunjukkan sistem penguasaan di wilayah adat sejak diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut Penjelasan UUPA, ‘Hak Ulayat’ atau hak-hak yang serupa diartikan sebagai beschikkingsrecht atau yang dalam terjemahan beberapa pakar hukum diartikan sebagai hak pertuanan, hak purba,  atau hak penguasaan.[1]

Dalam orasi ilmiahnya, Prof Tamrin Amal Tamagola menyatakan bahwa setidaknya ada 670 suku di Indonesia[2] yang berarti ada lebih dari satu sistem penguasaan wilayah adat dengan penyebutan berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

 

Ragam Hak Adat yang Serupa Hak Ulayat

Di tanah Batak, sistem penguasaan wilayah adat secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu huta, lumban atau horja, dan bius. [3] Huta atau kampung merupakan satuan terkecil wilayah adat yang dihuni oleh beberapa keluarga yang biasanya merupakan satu marga, misalnya huta Paniaran di Kab. Tapanuli Utara yang di dalamnya memang merupakan kumpulan keluarga dari marga Nababan. Setelah huta, ada gabungan dari beberapa huta yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama yang disebut sebagai lumban atau horja. Selanjutnya, bius yang merupakan gabungan dari horja/lumban.

Bagi rakyat Penunggu di Sumatera Utara, hak adat terbagi atas tiga bagian dengan peruntukan yang berbeda. Hak tersebut adalah: 1) hak mustautin: hak bagi penduduk asli; 2) hak semenda: hak bagi mereka yang kawin silang diperoleh ½ dari mustautin; dan 3) hak resam: hak bagi mereka yang tidak memiliki hubungan adat dengan rakyat penunggu tapi ikut aturan adat.

Di Maluku, hak pengelolaan wilayah adat disebut dengan hak petuanan.  Hak petuanan ini tidak semata untuk wilayah daratan tapi juga untuk wilayah laut. Di dalam hak petuanan ada lagi hak-hak lain yang pemanfaatan dan pengelolaannya diatur berdasarkan aturan adat.

Di Kasepuhan, pembagian ruang wilayah adat adat dibagi atas tiga yaitu leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan. Leuweung tutupan adalah wilayah berupa hutan yang tidak boleh dimasuki oleh orang, leuweung titipan adalah hutan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu seperti sesepuh adat untuk tujuan tertentu, misalnya upacara adat, dan leuweung awisan adalah wilayah yang dikelola bersama oleh masyarakat untuk pertanian, perumahan, perkebunan dan akitivitas lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat.

Informasi tentang hak adat di atas hanyalah bagian kecil dari ragam hak adat yang ada di Indonesia, dimana setiap daerah pasti memiliki sebutan yang berbeda. Sayangnya, sejak Indonesia Merdeka dan menyatakan diri sebagai satu bangsa, Pemerintah belum pernah mencatat secara khusus jenis hak adat yang ada, padahal sistem pengelolaan dan penguasaan pada masing-masing wilayah adat ini berbeda antara satu dengan yang lainnya.

 

Inventarisasi wilayah adat

Tantangan bagi gerakan masyarakat adat saat ini adalah bagaimana menghadirkan masyarakat adat dalam negara ini. Dimulai dari mengkonsepkan atau mendefinisikan ulang tentang apa itu hak ulayat dan memperkenalkan ragam hak adat lain yang ada di nusantara ini.

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang didirikan sejak 2010 lalu, hingga saat ini sudah menerima pendaftaran wilayah adat lebih dari 900 kelompok masyarakat adat dengan total luas wilayah yang terdaftar 7,4 juta ha. Total luasan dan kelompok masyarakat adat yang dicatat oleh BRWA masih mungkin bertambah. (Lihat: www.brwa.or.id).

Melalui sistem pendaftaran yang dibuat oleh BRWA, diharapkan kita mulai bisa mengidentifikasikan hak ulayat dan hak adat lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya informasi tersebut bisa menjadi salah satu rujukan bagi para pihak, khususnya pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang bersinggungan dengan kawasan wilayah adat. -Bty

 


[1] Volenhoven. C.V. Orang Indonesia dan Tanahnya. 2013. Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press, Tanah Air Beta.

[2] Tamagola. T.A. 16 Mei 2016. Tantangan Masyarakat Adat dan Masyarakat Mulitikultural. http://brwa.or.id/articles/read/266

[3] Hutagalung. A. Bentuk Pemerintahan Tradisional Dalam Masyarakat Batak.

http://arlinton-hutagalung.blogspot.co.id/2014/07/bentuk-pemerintahan-tradisional-dalam.htmlAsal Mula Marga Nababan https://nababanhitetano.wordpress.com/2009/06/30/asal-mula-marga-nababan/; Huta-Horja-Bius. Sistem Demokrasi Masyarakat Batak

 http://www.gobatak.com/huta-horja-bius-sistem-demokrasi-masyarakat-batak/ Dibaca pada 14 Juni 2016.

Berita Lain