Berita BRWA

Hak Masyarakat Adat atas Pendidikan

Selasa, 16 Agustus 2016 , admin

9 Agustus 2016, Museum Nasional atau Museum Gajah terlihat ramai dengan orang-orang yang mengenakan beragam pakaian adat nusantara. Sejak tanggal 7-11 Agustus mereka berkumpul untuk memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) di Jakarta.

Mereka adalah anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pegiat seni budaya dan organisasi pendukung  yang berkumpul untuk bersama-sama merayakan HIMAS yang jatuh tiap tanggal 9 Agustus, di mana tanggal itu adalah waktu pertama kali UN Working Group on Indigeneous Population bersidang di Jenewa pada 1982.  Tema perayaan HIMAS yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 2016 adalah “Indigenous Peoples’ Rights to Education”  atau Hak Masyarakat Adat untuk Pendidikan.

Berbeda dengan perayaan HIMAS sebelumnya yang dihadiri oleh Kementerian Kehutanan, tahun ini AMAN bekerja sama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) merayakan HIMAS dengan tema “Pendidikan, Kebudayaan dan Spiritual Masyarakat Adat.”

Menurut Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN dalam pidato sambutannya di acara HIMAS 2016, “tema ini mengingatkan pentingnya pendidikan bagi Masyarakat Adat. Pendidikan adalah hak, tetapi pemenuhan hak atas pendidikan tidak boleh mengurangi hak asasi manusia, khususnya hak kolektif masyarakat adat atas budaya dan spiritualnya.”

Lebih lanjut dalam sambutannya Abdon mengatakan, “semakin dekat masyarakat dengan leluhurnya, semakin menjadi Indonesia, semakin sulit jalannya. Pemerintah harusnya memudahkan masyarakat adat. Pendidikan kita harus bebas diskriminasi namun sayang sistem administrasi Indonesia belum mengakui keyakinan sebagian masyarakat adat.

Dalam siaran pers AMAN, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, menyatakan bahwa memperjuangkan hak-hak pendidikan masyarakat adat sejalan dengan visi Nawa Cita pemerintah yaitu membangun dari pinggir.

 

Senada dengan pernyataan tersebut diatas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi dalam pidatonya mengatakan, “salah satu tujuan Nawa Cita adalah mengembalikan kepribadian kita (Indonesia) melalui kebudayaan.” Menurutnya, kebudayaan harus masuk menjadi pengetahuan lokal dalam muatan pendidikan. Sumber pendidikannya berasal dari adat dan tradisi kita masing-masing. Untuk itu, Muhadjir mengatakan kita harus menggali kembali akar budaya kita.  

Untuk melayani pendidikan bagi penganut keyakinan leluhur atau dalam istilah resminya adalah Penghayat Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan Peraturan Menteri No. 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.  Permen ini seakan menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi bagi masyarakat adat yang menganut penghayat keyakinan kepada Tuhan YME di bidang pendidikan, karena pemerintah dan satuan pendidikan bisa bekerja sama dengan organisasi penghayat untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak didiknya.

AMAN membuka diri untuk bekerjasama dengan Pemerintah, dalam semangat kemitraan, untuk bersama membenahi sistem dan kelembagaan pendidikan bagi Masyarakat Adat. Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mengembangkan dan mengendalikan pendidikan bagi generasi penerus masa depan agar tidak punah, tetapi justru berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati diri dan identitas budaya. “Bersama pemerintah ada banyak yg bisa dicapai oleh masyarakat adat tetapi jika Pemerintah tidak mau tetaplah bergerak dan terorganisir”, demikian ucap Abdon sesaat sebelum menutup pidato pada perayaan HIMAS 2016.  

 

Pendaftaran Wilayah Adat

Selama perayaan HIMAS 2016, BRWA bekerjasama dengan AMAN da Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif menampilkan peta partisipatif yang dibuat oleh ratusan masyarakat adat diberbagai wilayah adat di nusantara. Informasi wilayah adat ternyata cukup menarik minat para anggota AMAN untuk memeriksa dan menanyakan apakah wilayah adat mereka sudah dipetakan atau terdaftar dalam sistem informasi wilayah adat BRWA.

Tidak hanya sekedar memastikan keberadaan peta wilayah adat, kehadiran para tokoh adat tersebut juga membantu mengoreksi dan melengkapi data informasi yang dimiliki oleh BRWA. Pada kesempatan ini, BRWA menerima pendaftaran 36 wilayah adat di Provinsi Kalimantan Utara.  

BRWA memang merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendokumentasikan data dan informasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat bersama organisasi pendukung masyarakat adat. Pendokumentasian ini diharapkan mampu mendukung perbaikan kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal untuk mewujudkan pengakuan hak atas masyarakat hukum adat. 

Berita Lain