Berita BRWA

Enrekang, Segera Melakukan Indentifikasi Masyarakat Adat

Rabu, 21 September 2016 , admin

(Betty-BRWA)
Asisten I Bidang Pemerintahan Pemda Enrekang pada lokakarya Panitia MHA

Enrekang, 21 September 2016. Pemerintah Kabupaten Enrekang akan segera melakukan identifikasi komunitas adat segera setelah pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan Bupati. Pembentukan Panitia MHA merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Enrekang No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Enrekang.

“Secara prosedural Pemerintah sudah mengakui keberadaan masyarakat adat di Kab. Enrekang,” demikian diucapkan oleh Kasmin Karumpa, Asisten I Bidang Pemerintahan pada sambutan pembukaan di Lokakarya bertema ‘Membangun Sistem Informasi Masyarakat Adat dan Mendorong Terbentuknya Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kab. Enrekang,’ Selasa kemarin(20/9). Lokakarya ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Enrekang, PW AMAN Sulawesi Selatan dan PD AMAN Massenrempulu serta BRWA.

“Strategi pemda untuk mengawal pelaksanaan Perda No. 1/2016 adalah dengan mengesahkan kelompok (masyarakat) adat yang ada di Kab. Enrekang.” Secara khusus, Kasmin meminta kepada Camat dan Kepala Desa untuk membantu proses identifikasi masyarakat adat karena menurutnya, “masyarakat yang mencintai adat, tidak akan menyulitkan pemerintahan dan pembangunan. Harus dipahami bahwa ada dua pemimpin (dalam masyarakat). Pemimpin formal yaitu kita yang memiliki SK (Surat Keputusan dari Pemerintah) dan pemimpin informal yaitu para tokoh dan pemimpin adat. Untuk itu kelompok adat jangan dicampurkan dengan agama karena mereka (masyarakat adat) adalah kelompok budaya.” Demikian pemamparan lanjutan yang disampaikan oleh Kasmin.

Mengenai Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat, Kasmin menyatakan rancangan SK sudah selesai tinggal dan sudah berada di meja Kepala Bagian Biro Hukum untuk dipelajari lagi sebelum ditandatangani oleh Muslimin Bando, Bupati Enrekang.

Ketua PD AMAN Massenrempulu, Paundanan Embongbulan menyampaikan, “dari identifikasi awal yang dilakukan oleh PD AMAN, ada 37 komunitas adat yang tersebar di seluruh kabupaten ini.” “Kebudayaan yang majemuk ini merupakan keunikan bagi kabupaten Enrekang dan bisa menjadi potensi untuk membangun daerah,” lanjutnya. Menurutu Paundan, “berbicara masyarakat adat jangan diartikan sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan tertentu tetapi ini merupakan semangat fundamental untuk membangun daerah kita. Jika kita sukses mendukung pengakuan masyarakat adat maka pembangunan Massenrempulu kedepan maka masyarakat adat yang kental dengan budayanya yang sudah dilindungi akan mampu mendukung pembangunan besar disini,” jelasnya menutup presentasi sekaligus pengantar dalam lokakarya ini.

Mewakili Kepala BRWA, Betty Tiominar, Manajer Informasi dan Advokasi, menyampaikan ketentuan yang mengatur proses untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Adat berdasarkan Perda 1/2016. Sebagai bahan pertimbangan bagi Panitia yang akan dibentuk, Betty menyampaikan proses pendaftaran wilayah adat yang dikembangkan oleh BRWA sejak 2010 hingga saat ini.  

Menanggapi pertemuan hari ini, Rosita dari Dinas Kehutanan menyayangkan SK Penetapan belum selesai ditandatangani dan berharap bisa segera disahkan agar para SKPD bisa segera bekerja untuk membantu proses identfikasi, verifikasi dan validasi masyarakat adat.

Salama dari Marokang menyayangkan ketidakhadiran sebagian besar Kepala desa dalam pertemuan ini, karena menurutnya merekalah yang tinggi perannya dalam melakukan identifikasi masyarakat adat. Menyambung pernyataan ini, Nuralam dari desa Maiwa mengusulkan untuk mulai melakukan pengakuan dari desa dengan mengeluarkan SK Kepala Desa tentang komunitas adat yang ada ditempatnya, sehingga bisa memudahkan kerja identifikasi nantinya.

 

Format Identifikasi dan Verifikasi Panitia Masyarakat Hukum Adat

Melanjutkan Lokakarya pada hari sebelumnya, hari ini (21/9) diadakan Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) untuk membicarakan usulan format identifikasi dan verifikasi bagi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Sebagian besar peserta diskusi hari ini adalah dari masyarakat dan pemerintah.

FGD ini dimaksudkan untuk memformulasikan bersama apa saja kerja-kerja yang harus dilakukan oleh Panitia MHA untuk mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat, informasi apa yang diperlukan untuk menegaskan keberadaan masyarakat adat. Termasuk bagaimana alur proses identifikasi, verifikasi dan validasi akan dilakukan.

Sebagai penganntar, Aldya Saputra, Manajer Registrasi dan Verifikasi BRWA menyampaikan proses dan alur registrasi dan verifikasi yang dilakukan oleh BRWA.

Wahyu Candar, dari Tim Etnografi dan Pemetaan Partisipatif AMAN Sulsel, menceritakan pengalaman mereka dalam pengumpulan data sosial di masyarakat. Bagaimana sebagian masyarakat masih enggan untuk berbagi cerita tentang sejarah keberadaan masyarakat adatnya. Untuk itu perlu dipikirkan bersama bagaimana mensiasati hal sepert ini.

Untuk memudahkan diskusi peserta kemudian dibagi menjadi dua kelompok, dengan dua tema pembahasan. Kelompok pertama mendiskusikan identifikasi MHA dan kelompok dua mendiskusikan tentang proses atau alur pengakuan MHA mulai dari identifikasi, verifikasi dan validasi hingga pengukuhan pengakuan masyarakat adat

Diharapkan hasil pertemuan ini bisa menjadi bahan awal bagi Panitia MHA yang nanti akan segera disahkan oleh Bupati untuk didiskusikan kembali sebelum disahkan sebagai bagian dari proses kerja bagi Panitia nantinya. (BT)

Berita Lain