Berita BRWA

Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat Dayak Loksado di Bahas

Selasa, 27 September 2016 , admin

(Betty-BRWA)
Seminar Uji Publik Naskah Akademik dan Ranperda Masyarakat Adat Dayak di Kab. Hulu Sungai Selatan

Kandangan, September 2016. Senin, 26 September 2016, DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan melakukan Seminar Uji Publik Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak.

Hadir sebagai pembicara pada uji publik ini adalah Willianto P. Siagian dari Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Arief Budi Setiawan, Shut, MSi, Bagian Konflik Tenurial dan Hutan Adat,  Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Kalimantan , Dr. Ir. Basir Achmad, M.S dari Fak. Kehutanan dan Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH, M.Hum dari Magister Fak. Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Acara ini akan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi DPRD Kab. HSS, Rahmat Iriadi. “Uji publik ini untuk menyempurnakan draf NA dan Ranperda," demikian ungkapnya saat membuka seminar uji publik ini.

Menurut Hadin "masyarakat Dayak Loksado berada di dalam kawasan Meratus di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan tetapi ini (adalah) Perda Pengakuan pertama." “Masyarakat adat jangan dijadikan komoditi politik, yang disaat-saat tertentu ditarik tapi kalau tidak perlu ditinggalkan,” demikian lanjutnya. Lebih lanjut Hadin mengatakan, “Perda ini untuk tujuan-tujuan yang diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat kita dalam jangka panjang.”

Dalam pemaparannya, Willi menjelaskan pengakuan hukum adat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menurutnya,  "desa adat adalah hasil dari penataan kesatuan masyarakat hukum adat." Hingga saat ini belum ada SKPD yang memang bertanggung jawab menanggani masyarakat adat dan tidak bersifat parsialSeharusnya ada payung hukum yang melindungi masyarakat adat.

Meski sudah mendapatkan pengakuan dalam bentuk Perda namun Arief mengingatkan, “perlindungan pada kawasan hutan menjadi penting, hak boleh ada pada masyarakat tapi fungsi harus tetap terjaga.”

Menurut Basir, “kehutanan adalah kementerian paling banyak mengeluarkan peraturan." Hal Ini terjadi karena ada banyak masalah di kehutanan. Namun, banyaknya peraturan tentang kehutanan ternyata tidak mampu menjaga kelestarian hutan melainkan sebaliknya. Hutan yang mestinya dikelola oleh pemerintah namun karena tidak mampu maka hak pengelolaan kemudian diserahkan kepada perusahaan. “Kalau mau hutan lestari serahkan pengelolaannya pada masyarakat lokal,” ujarnya lebih lanjut.

Seusai pemamaparan dari empat narasumber diatas, para peserta uji publik dipersilahkan untuk memberikan masukan dan komentar. Komentar pertama yang datang dari peserta adalah mengenai aturan bahuma atau berdalang. Dia mempertanyakan pertentangan antara aturan larangan membakar lahan dengan aturan adat manyalukut atau membakar lahan untuk pertanian yang merupakan tradisi dari masyarakt Dayak Meratus di Kalimantan Selatan termasuk di Kec. Loksado.

Menanggapi pernyataan salah satu peserta uji publik tentang larangan manyalukut, Dana, Sekretaris Damang Loksado menyatakan, “Orang Meratus amun kada bahuma kada kawa balian, amun kadada aruh, kada ada bawanang” (orang Meratus kalau tidak bertani tidak bisa melaksanakan upacara adat, kalau tidak ada upacara adat tidak ada acara bawanang). Pernyataan senada diungkapkan oleh tuha balai yang lain,  “kami kaciwa dengan aturan larangan berladang, kami kada pernah minta pupuk untuk menyuburkan ladang kami”. Menurutnya, membakar adalah cara mereka untuk menyuburkan tanaman. “Dalam setiap ritual bahuma kami selalu memohon kepada Sang Hyang dan kami selalu berhati-hati dalam membakar hutan,” demikian lanjutnya.

Iswandi, Damang Loksado menyatakan, "manyalukut adalah aturan adat.” “Kami bahuma untuk urusan parut dan nyawa kami dan (juga) bayar uang sekolah anak-anak kami," imbuh tuhaan balai lainnya.

Pada kesempatan ini, Fathimatuzzahra, Kepala Dinas Kehutanan Kab. HSS mengingatkan pentingnya memuat peta dan luasan wilayah adat dalam Perda ini yang sementara ini belum termuat dalam Ranperda. Senada dengan pernyataan tersebut, Yance Arizona dari Epistema mengatakan, "peta wilayah adat penting ada dalam Perda untuk mempercepat pengukuhan hutan adat." Menanggapi hal ini Rahmat menyatakan, "kami sudah punya peta wilayah adat tapi perlu masukan dari BPN."

Bicara soal bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat menurut Willi, tidak masalah apakah berbentuk Peda atau SK Bupati yang penting adalah tujuannya. Namun, Erasmus Cahyadi dari AMAN mengingatkan "ketika bicara soal pengakuan , diatas hak yang jelaslah fungsi kawasan berjalan tanpa konflik."

Acara uji publik kemudian ditutup oleh Rahmat namun bukan berarti pembahasan Ranperda ini selesai. Masih akan ada tahapan selanjutnya sebelum akhirnya Ranperda ini ditetapkan sebagai Perda Pengakuan Masyarakat Dayak di Loksado.

 

 

Penandatangan Kerjasama dan Doa Masyarakat Dayak

Pada Sabtu, 24 September 2016, bertempat di Kampus Fak. Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Koalisi OMS yang terdiri dari  AMAN, BRWA, Epistema, JKPP dan SLPP Kalimantan Selatan dan Fak. Hukum Unlam menandatangani kesepakatan kerjasama untuk mendorong pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Menurut Emma Sihite SH, MH, kerja sama ini merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat.

Dekan Fak. Hukum Unlam, DR. H. Muhammad Effendy SH, MH, menyambut baik penandatanganan kerjasama ini. Menurutnya, masyarakat Dayak Meratus mendiami kawasan pegunungan Meratus jauh sebelum Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara. Untuk itu pengakuan dan perlindungan keberadaan mereka merupakan hal yang penting untuk disegerakan.

Pada kesepatan ini, koalisi OMS menyampaikan bahwa masyarakat Dayak di Loksado betul-betul mengharapkan ada pengakuan dan perlindungan bagi keberadaan mereka. Pengakuan ini bukan berarti mereka akan sewenang-wenang menjaga wilayahnya tetapi ada rasa aman bagi mereka untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku sejak turun temurun, demikian harapan Iswandi, Damang Loksado pada pertemuan persiapan yang dilakukan pada 23 September 2016 lalu di desa Loklahung.

Dalam pertemuan ini Ayal dan Iswandi dan beberapa tetuha adat dari 38 balai yang ada berdoa bersama memohon kepada Sang Hyang Nini Batara untuk membantu proses pengesahan Ranperda ini menjadi Perda terlaksana seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian mereka bisa kemudian dengan tenang mengelola lahannya sesuai dengan aturan adat dan bisa menjaga hutan dan wilayah keramatnya tanpa harus merasa terganggu dengan desakan kepentingan luar yang saat ini perlahan-lahan menguasai wilayah adat Dayak Meratus di Loksado. -BT

Berita Lain