Berita BRWA

Lokakarya Berbagi Pembelajaran: Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat pada Tingkat Kabupaten

Senin, 16 April 2018 , admin

Kasmita Widodo (Kepala BRWA) menyampaikan presentasi tentang Coaching Clinic di Tingkat Kabupaten

[Bogor, 16 April 2018] Pemerintah perlu segera melakukan percepatan pengakuan dan pelindungan hak masyarakat adat. Salah satu kunci dari pengakuan masyarakat adat berada pada kemauan pemerintah di tingkat Kota/Kabupaten, mengingat kewenangan mereka yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat adat di wilayahnya. Selain itu, hasil-hasil pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa satuan wilayah adat sebagian besar juridiksinya berada di kabupaten. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo dalam Lokakarya Berbagi Pembelajaran: Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat pada Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada Senin (16/4/2018) di Hotel Royal Bogor. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BRWA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Patisipatif (JKPP).

“Acara ini khusus membahas proses pengakuan dan pelindungan masyarakat adat di kabupaten, tetapi kita juga melihat di tingkat nasional ada Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sudah keluar Surat Presidennya mengenai penyusunan DIM (Daftar Inventasisasi Masalah) yang dipimpin oleh Kemendagri, di dalamnya juga terlibat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” terang Kasmita Widodo.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini menjadi satu kepastian hukum bagi masyarakat adat. Secara deklaratif keberadaan masyarakat adat telah tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar pada Pasal 18 B dan 28 I. Namun, pengakuan dan pelindungan hak mereka hingga kini masih perlu diperjuangkan. Kasmita Widodo menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu, peraturan perundangan terkait pengakuan dan pelindungan masyarakat adat di tingkat kabupaten dirasa sangat sulit untuk dipenuhi. Kebijakan berbentuk Perda, SK Bupati, dan pengakuan di tingkat sektoral adalah hal yang harus diupayakan masyarakat adat untuk memperoleh hak-haknya. Misal, untuk memperoleh hak atas hutan adat, masyarakat adat tidak cukup diakui melalui SK Bupati tetapi harus menempuh proses untuk memperoleh Perda terlebih dahulu. Hal itu menunjukkan proses politik untuk dapat mengakses kebijakan di daerah dan pusat yang tidak mudah dan tidak murah.

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat dari 9,332,927.08 juta Ha luas wilayah adat yang tersebar di Indonesia, sebesar 7,150,085.03  Ha berada di dalam kawasan hutan dan menjadi potensi hutan adat. Yang sudah ada Perdanya hanya sekitar 800 ribu Ha. “Jika pengakuan masyarakat adat dan penetapan wilayah adat dilakukan dengan skema kebijakan hari ini, akan sangat menyulitkan. Oleh karena itu dalam Lokakarya ini kita akan menggali pengalaman kawan-kawan dari daerah sebagai proses pembelajaran untuk penguatan pengakuan masyarakat adat dan penetapan hutan adat” ujar Kasmita Widodo.

Kasubdit PKTHA-KLHK, Prasetyo Nugroho mengatakan jika hutan adat bagian dari upaya perlindungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sendiri. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lingkungan Hidup memandatkan perlunya perlindungan dan pengaturan. Hutan adat erat kaitannya dengan modal ekonomi, politik, sosial, kearifan tradisional masyarakat adat. Hutan bagi masyarakat adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi sumber penghidupan, spiritualitas, dan ekonomi bagi masyarakat adat.

“Alangkah ruginya negara ini ketika pola-pola kearifan masyarakat adat dalam mengelola hutan kemudian hilang kerena akses terhadap lahannya hilang. Yang kita lindungi tidak hanya lahan, tetapi juga hutan adat dan kearifan lokal. Kita berharap masyarakat adat sebagai subjek pembangunan bisa setara dengan masyarakat pada umumnya. Karena mereka memiliki modal ekonomi yang seharusnya lebih baik, pada kenyataannya memang sekarang belum punya kepastian hukum” jelas Prasetyo Nugroho.

“Saat ini, kita membutuhkan peran semua pihak khususnya peran pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi). Di undang-undang no 32 tentang Pemerintah Daerah di pasal 12 jelas ada kewajiban Pemda untuk melakukan pelindungan melalui identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap masyarakat adat.” Lanjut Prasetyo Nugroho.

Sejak tahun 2010, BRWA telah mengembangkan suatu Sistem Registrasi Wilayah Adat. BRWA bekerja bersama Aliansi Masyarakkat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) terus menghimpun dan mensosialisasikan hasil-hasil pemetaan partisipatif dan pendataan wilayah adat kepada pemerintah. Beberapa tahun terakhir, panduan identifikasi dan verifikasi wilayah adat digunakan sebagai acuan untuk penyiapan dokumen pengakuan wilayah adat di berbagai daerah.

Berita Lain