Berita BRWA

Peluncuran “Sampul” Geoportal Kebijakan Satu Peta

Rabu, 12 Desember 2018 , admin

Hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan portal Kebijakan Satu Peta pada acara yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perkenomian.  BRWA mendapat undangan dan menghadiri acara ini. Acara peluncuran portal ini sempat mengalami penundaan, sebelumnya direncanakan pada bulan Agustus, namun ditunda.  Dan minggu lalu, undangan sudah disebar untuk acara peluncuran geoportal tanggal 6 Desember kembali diundur, akhirnya tanggal 11 Desember peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dilaksanakan.



BRWA sangat memperhatikan program pemerintah ini sejak diterbitkannya Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.  Hal ini karena salah satu dari 85 peta tematik yang menjadi target kompilasi adalah peta tematik wilayah adat (tanah ulayat). Proses diskusi mengenai kompilasi peta-peta wilayah adat telah dilakukan oleh BRWA, AMAN dan JKPP dalam berbagai kesempatan dengan Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kantor Staf Presiden.  Salah satu isu mengenai standardisasi peta wilayah adat juga menjadi perhatian bersama, hingga akhirnya BIG membuat Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2017.  Ini menjadi pintu masuk proses  integrasi peta-peta wilayah adat ke dalam geoportal Kebijakan Satu Peta. Bagaimana posisi peta-peta wilayah adat itu sekarang?



Setelah menerima informasi alamat geoportal Kebjakan Satu Peta di https://portalksp.ina-sdi.or.id saya terus klik link tersebut, namun sayang portal itu tidak bisa dibuka oleh browser di laptop. Ketika coba buka di telepon pintar portal ini bisa dibuka. Perbincangan di group mengenai portal ini sejenak ramai, dan kawan Ady Saputra berhasil membuka portal tersebut, namun banyak kawan lain termasuk saya tidak bisa membukanya.  Kawan Deny Rahadian (Koordinator JKPP) yang sedang bersama saya dapat membuka portal tersebut di tabletnya sehingga kami mengeksplorasi konten geoportal ini.  Dan mengambil "screen shoot" beberapa halaman yang ada di geoportal saya tampilkan dalam bagian foto timeline ini.



Geoportal Kebijakan Satu Peta yang diluncurkan Presiden tadi pagi ternyata tidak bisa diakses peta-peta tematiknya. Pembatasan akses ini berdasar pada Keppres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.  Hanya Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kepala BIG yang memiliki akses penuh mengunduh dan melihat data geoportal. Sedangkan kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah tidak semuanya bisa diakses, ada yang tertutup. Bagaimana dengan masyarakat atau publik? Belum bisa untuk saat ini.



Jadi Geoportal Kebijakan Satu Peta yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi tidak bisa diakses oleh publik saat ini.  Publik hanya bisa melihat keterangan peta-peta tematik yang sudah dikompilasi, seperti yang dirilis oleh Kemenko Perekonomian, dari 85 peta tematik hanya tinggal 2 peta tematik yang belum dikompilasi, yaitu peta tata ruang laut dan peta batas desa.  Peta tanah ulayat (peta wilayah adat) dan peta hutan adat informasi dari keterangan di geoportal tersebut sudah dikpompilasi, tapi data peta tersebut tidak bisa diakses. Karena penasaran dengan kepastian dua peta tematik tersebut, saya mencari sumber-sumber informasi dari pemerintah yang beberapa kali bertemu dalam forum diskusi terkait Kebijakan Satu Peta ini.  Informasinya, untuk peta-peta wilayah adat yang sudah mendapat pengakuan dan penetapan oleh pemerintah daerah, melaui Perda maupun SK Bupati belum dimasukkan ke dalam geoportak Kebijakan Satu Peta. Proses kompilasinya akan dibahas setelah peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta. Sumber lainnya, peluncuran ini masih tahap awal untuk keperluan sinkronisasi peta-peta sektoral dan menyelesaikan tumpang tindih peta-peta tematik.



Dengan demikian, Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta ini hanya untuk keperluan internal pemerintah, belum selesai, sehingga publik belum bisa mengaksesnya. Tapi mengapa sudah diluncurkan? Padahal ada sekitar 1,2 juta hektar  peta wilayah adat yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau SK Bupati. dari 9,3 juta hektar peta terdaftar di BRWA.  Bagaimana mungkin tujuan penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan melalui Kebijakan Satu Peta bisa tecepatai, kalau peta-peta wilayah adat tidak atau belum dimasukkan kedalam geoportal sejak awal. Mestinya pemerintah lebih terbuka dalam melakukan langkah koreksi terhadap peta-peta tematik yang diproduksi (diterbitkan) oleh pemeirntah selama ini dan menimbulkan berbagai persoalan tumpang tindih, konflik agraria dan sumberdaya alam. Langkah pentingnya adalah Pemerintah tidak menunda proses kompilasi peta-peta wilayah adat dan integrasinya ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta.  Atau memang pemerintahan ini terus mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sejarah asal-usulnya.  



Jayapura, 11 Desember 2018 Oleh: Kasmita Widodo-Kepala BRWA

Tulisan ini juga di dipublikasi di https://www.cnbcindonesia.com

 

 

 

Berita Lain


Hacked by MrAxxCT Hacked by MrAxxCT
Hacked By MrAxxCT

thanks

- Surabaya Black Hat - Indoxploit - Crew - Stupidc0de - Indonesia Code Party - Typical Idiot Security - Sanjungan Jiwa -