Profil

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) adalah lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat. BRWA dibentuk tahun 2010 atas inisiatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Sawit Watch (SW).

BRWA dibentuk karena data dan informasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat hasil pemetaan partiisipatif tidak terdokumentasi secara baik. Selain itu, pemerintah juga selama ini tidak memiliki peta dan data sosial keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Tentu saja ini menjadi persoalan, baik di pemerintah dan juga di masyarakat ketika dilakukan upaya mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kelembagaan BRWA untuk pertama kali legalitasnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal AMAN No. 01/SK-BRWA/PB-AMAN/III/2011. Melalui SK ini BRWA menjadi Badan Otonom AMAN yang menetapkan Kepala BRWA sebagai pengurus harian berdasarkan usulan Dewan Penyantun BRWA.  Pimpinan lembaga pendiri BRWA atau yang ditunjuk mewakili pimpinan lembaga menjadi Dewan Penyantun BRWA yang memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan visi, misi dan program BRWA.

Dalam melaksanakan visi, misi dan program, BRWA dipandu, diarahkan dan diawasi oleh Dewan Penyantun. Dewan penyantun terdiri dari pimpinan kelima lembaga atau yang mewakili. Dewan Penyantunlah yang mengusulkan calon Kepala BRWA yang kemudian ditetapkan melalui SK Sekjen AMAN sebagai pengurus harian. 

Pada tahap awal BRWA memiliki dua Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Kanwil BRWA Kalimantan Barat dan Kanwil BRWA Sulawesi Tengah sebagai model pengembangan kantor layanan registrasi wilayah adat di Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, untuk layanan registrasi wilayah adat maka BRWA bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendiri dan jaringan di tingkat nasional dan wilayah seperti dengan Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) dan lembaga lainnya yang melakukan pemetaan wilayah adat.

Tugas Pokok & Fungsi

BRWA berfungsi sebagai wadah konsolidasi peta-peta wilayah adat  melalui proses registrasi wilayah adat yang meliputi tahap pendaftaran, verifikasi, validasi dan publikasi.

Tujuan BRWA:

  1. Menyediakan sistem registrasi wilayah adat yang dapat menunjukkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya yang diadopsi oleh sistem registrasi di Indonesia.
  2. Digunakannya dokumentasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dalam proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
  3. Membangun kerjasama para pihak dalam mendorong perubahan dan pelaksanaan kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan wilayah adatnya
  4. Mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan.

 

Dewan Penyantun

Ketua:

Abdon Nababan (AMAN)

Anggota:

Deny Rahadian (JKPP)

Anggota:

Mina Susana Setra (AMAN)

Anggota:

Christian Purba (FWI)

Anggota:

Mohammad Jauhari (KpSHK)

Anggota:

Jefri G. Saragih (SW)

Pelaksana Harian

Kepala BRWA:

Kasmita Widodo

Deputi Registrasi:

Harizajudin

Wakil Deputi Registrasi:

Markus Ratriyono

Deputi Verifikasi:

Annas R. Syarif

Wakil Deputi Verifikasi:

Rahmat Sulaiman

Manager Keuangan:

Tina Sumartina

Manager Registrasi & Verifikasi:

Aldya Saputra

Manager Kantor:

Lili Marliyuana

Manager Komunikasi & Outreach:

Lasti Fardilla Noor

Staf Umum:

Agung Wirawan