Profil

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) adalah lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat. BRWA dibentuk tahun 2010 atas inisiatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Sawit Watch (SW). 

BRWA dibentuk karena data dan informasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat hasil pemetaan partiisipatif tidak terdokumentasi secara baik. Selain itu, pemerintah juga selama ini tidak memiliki peta dan data sosial keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Tentu saja ini menjadi persoalan, baik di pemerintah dan juga di masyarakat ketika dilakukan upaya mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kelembagaan BRWA untuk pertama kali legalitasnya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal AMAN No. 01/SK-BRWA/PB-AMAN/III/2011. Melalui SK ini BRWA menjadi Badan Otonom AMAN yang menetapkan Kepala BRWA sebagai pengurus harian berdasarkan usulan Dewan Penyantun BRWA. Pada tanggal 21 Februari 2017 diadakan Rapat Pleno pertama yang dihadiri oleh perwakilan lima lembaga pendiri BRWA, menetapkan BRWA sebagai lembaga independen. Selanjutnya bentuk kelembagaan BRWA adalah badan hukum Yayasan yang disahkan dengan Akta Notaris No. 27. Pembinaan dan pengawasan BRWA selanjutnya dilakukan oleh seluruh lembaga pendiri melalui mekanisme pengaturan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Kepengurusan Yayasan Badan Registrasi Wilayah Adat  melibatkan lima lembaga pendiri, terdiri atas Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus. Badan Pembina diketuai oleh Sekjen AMAN dengan Direktur FWI dan Direktur Sawit Watch sebagai anggota. Badan Pengawas diketuai oleh Koordinator Nasional JKPP dan Direktur KpSHK sebagai anggota. Dalam melaksanakan visi, misi dan program, Badan Pengurus diketuai oleh Kasmita Widodo.

Saat ini BRWA memiliki tiga Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Kanwil BRWA Kalimantan Barat, Kanwil BRWA Sulawesi Tengah dan Kanwil Sulawesi Selatan sebagai pengembangan kantor layanan registrasi wilayah adat di Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, untuk layanan registrasi wilayah adat BRWA juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendiri dan jaringan di tingkat nasional dan wilayah seperti dengan Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) dan lembaga lainnya yang melakukan pemetaan wilayah adat.

Tugas Pokok & Fungsi

BRWA berfungsi sebagai wadah konsolidasi peta-peta wilayah adat  melalui proses registrasi wilayah adat yang meliputi tahap pendaftaran, verifikasi, validasi dan publikasi.

Tujuan BRWA:

  1. Menyediakan sistem registrasi wilayah adat yang dapat menunjukkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya yang diadopsi oleh sistem registrasi di Indonesia.
  2. Digunakannya dokumentasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat dalam proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
  3. Membangun kerjasama para pihak dalam mendorong perubahan dan pelaksanaan kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan wilayah adatnya
  4. Mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan.

 

Badan Pembina

Ketua:

Rukka Sombolinggi (AMAN)

Anggota:

Sulthon G. Naggara (FWI)

Anggota:

Inda Fatinaware (Sawit Watch)

Badan Pengawas

Ketua:

Deny Rahadian (Kornas JKPP)

Anggota:

Mohammad Jauhari (KpSHK)

Badan Pengurus

Kepala BRWA Nasional:

Kasmita Widodo

Sekretaris:

Harizajudin

Manager Keuangan:

Tina Sumartina

Manager Registrasi & Verifikasi:

Aldya Saputra

Manager Kantor:

Elsa Susanti

Manager Informasi dan Publikasi:

Lasti Fardilla Noor

Staf Registrasi & Verifikasi

Aria Sakti

Staf Umum:

Agung Wirawan