Indeks
Senin, 28/09/2015
Ranperda MHA Kabupaten Enrekang Akan Segera Disahkan
DPRD Kabupaten Enrekang akan segera mengesahkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat dalam beberapa waktu kedepan. ...
read more »
Selasa, 08/09/2015
Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Kasepuhan Sudah Diserahkan ke DPRD Kabupaten Lebak
Ketua Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI), Sukanta menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kasepuhan di Kabupaten Lebak kepada Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lebak pada Senin (7/9). Penyerahan ini menjadi awal pembuktian keseriusan janji DPRD Kabupaten Lebak yang akan mensyahkan Perda pengakuan masyarakat adat Kasepuhan. ...
read more »
Jum'at, 21/08/2015
604 Peta Wilayah Adat Diserahkan ke Pemerintah
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyerahkan 604 peta wilayah adat dari seluruh Indonesia kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Total luasan wilayah adat dalam peta tersebut 6,8 juta hektar....
read more »
Kamis, 04/06/2015
KPK : Hanya 1 Persen Luas Hutan Indonesia Yang Dikelola Masyarakat Adat
Hutan merupakan kekayaan Indonesia, yang berfungsi sebagai ruang publik dan penyangga kehidupan, budaya dan peradaban, sehingga pemanfaatannya harus secara adil....
read more »
Kamis, 04/06/2015
Pemerintah Merauke Setengah Hati Akui Masyarakat Adat. Benarkah?
Masyarakat adat tampak belum mendapatkan pengakuan penuh dari Pemerintah Kabupaten Merauke....
read more »
Rabu, 03/06/2015
Kala Masyarakat Dayak Tomun Deklarasikan Peta Wilayah Adat
Hutan tempat masyarakat adat mencari sumber penghidupan, tempat mereka penyadu’an seperti ladang, membuat pengampung, berburu, mencari madu dan obat-obatan dan lain-lain...
read more »
Senin, 18/05/2015
Pendaftaran Wilayah Adat Untuk Mewujudkan Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia
Pendaftaran wilayah adat dengan standar informasi yang baku akan memudahkan para pihak, khususnya pemerintah untuk menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan kebijakan sehingga pengakuan wilayah adat dapat terwujud...
read more »
Rabu, 11/02/2015
Menteri Agraria Janji Percepat Pengakuan Wilayah Adat, Menteri LHK Siapkan Satgas
Koalisi masyarakat sipil di penghujung Desember 2014, roadshow ke beberapa kementerian, seperti Kementerian Agaria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna mendesak percepatan pengakuan hak wilayah masyarakat adat. Mereka membawa hasil penelit...
read more »
Selasa, 03/02/2015
Isu Masyarakat Adat Masuk dalam Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Pada tanggal 23 Januari 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang...
read more »
Senin, 02/02/2015
BRWA Melakukan Verifikasi Wilayah Adat Matteko
Jarak Dusun Matteko dari Makassar sekitar 130Km dengan jarak tempuh sekitar 3 jam. Secara geografis, kawasan Matteko memiliki bentang wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 900 – 1.400 mdpl...
read more »
