Berita BRWA

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI APRESIASI BRWA DALAM UPAYA PENGUATAN KOLABORASI BERBAGAI PIHAK DALAM PERCEPATAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT, HUTAN ADAT, DAN INTEGRASI PETA WILAYAH ADAT

Rabu, 29 September 2021 , admin

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (SUPD I) Edison Siagian serta subdit terkait di lingkungan Direktorat SUPD I menghadiri rapat koordinasi kegiatan mitra Ford Foundation yang diselenggarakan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) secara daring, Selasa (31/8/2021).

Pada kesempatan itu, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining mengatakan rapat koordinasi yang diselenggarakan BRWA hari ini merupakan tindak lanjut setelah diberikannya persetujuan kepada BRWA sebagai mitra Ford Foundation dalam mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup pada Memorandum Saling Pengertian (MSP).

“Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan terima kasih atas dukungan Ford foundation dan apresiasi kepada BRWA yang cepat melaksanakan kegiatan dalam memperkuat kolaborasi percepatan pengakuan wilayah adat dan hutan adat serta integrasi data wilayah adat dalam kebijakan satu peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” kata Nining

Lebih lanjut Nining mengatakan, rapat koordinasi hari ini merupakan salah satu wujud nyata dari arahan Bapak Presiden RI bahwa dalam membangun negara kita harus dilakukan secara kolaboratif. Forum ini merupakan kolaborasi dari berbagai pelaku pembangunan, dr unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, ford foundation dan BRWA. Nining berharap apa yg dilaksanakan oleh BRWA bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. 

Nining mengingatkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan tertuang dalam MSP kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation, serta hal-hal yang menjadi catatan dari Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA) pada saat pemberian persetujuan kepada mitra lokal Ford Foundation, yaitu mengenai kewajiban dan batasan aktivitas yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, Nining juga meminta Pemda agar dapat membantu BRWA dan memanfaatkan keberadaan BRWA.

“Diharapkan BRWA dan Ford Foundation dapat memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan koridor pelaksanaan MSP,” imbuh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih.

Sementara itu, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Edison Siagian pada kesempatan yang sama menyampaikan paparan dengan judul “Wilayah Adat dan Hutan Adat dalam Perspektif Tata Ruang”. Hutan adat menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yaitu, hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.

“Pengintegrasian wilayah adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu kebutuhan di daerah, misalnya, Provinsi Papua Barat yang memiliki kekhususan karena status otonomi khusus dan karakter masyarakatnya sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA),” kata Edison.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah daerah yang dilakukan dengan menghormati hak yang dimiliki orang mencakup hak masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat adat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang khususnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan cara mengintegrasikan wilayah adat ke dalam RTRW.

BRWA merupakan mitra lokal penerima dana hibah Ford Foundation untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan program prioritas nasional bagi kelompok masyarakat rentan dan organisasi sipil.

Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Ford Foundation dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor 193/1907/SJ tanggal 17 Maret 2021 dengan judul Program BRWA yaitu, “Memperkuat Kolaborasi Para Pihak dalam Pengakuan Wilayah Adat dan Hutan Adat serta Integrasi Peta Wilayah Adat dalam Kebijakan Satu Peta”.

 

sumber

Berita Lain